Oleh: timhumas | 09/28/2011

Standar Operasional Prosedur Pengaduan Masyarakat di BPN RI

Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 dan rencana aksi perbaikan layanan pertanahan di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, bersama ini dengan hormat disampaikan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk menangani pengaduan masyarakat di Tingkat Pusat, Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan sebagai berikut:
1.
Pengaduan masyarakat yang ditujukan ke Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan prosedur sebagai berikut:
a.
Surat pengaduan masyarakat diterima melalui loket Penerimaan Surat Biro Umum, selanjutnya dilakukan klasifikasi berdasarkan substansi aduan/masalah dan dicatat dalam buku catatan khusus pengaduan masyarakat.
b.
Surat pengaduan selanjutnya disampaikan ke Unit Eselon I untuk didisposisikan ke Unit Eselon II sesuai dengan substansi aduan/masalah.
c.
Unit Eselon II melakukan telaah dan analisis terhadap pengaduan masyarakat.
d.
Jawaban terhadap pengaduan masyarakat ditandatangani oleh Unit Eselon I dalam waktu 15 hari setelah surat aduan diterima di Biro Umum.
2.
Pengaduan masyarakat yang ditujukan ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dengan prosedur sebagai berikut:
a.
Surat pengaduan masyarakat diterima melalui loket Tata Usaha/penerimaan surat Bagian Tata Usaha, selanjutnya dilakukan klasifikasi berdasarkan substansi aduan/masalah dan dicatat dalam buku catatan khusus pengaduan masyarakat.
b.
Surat pengaduan selanjutnya disampaikan ke Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional untuk didisposisikan ke Unit Eselon III sesuai dengan substansi aduan/masalah.
c.
Unit Eselon III di tingkat Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional melakukan telaah dan analisis terhadap pengaduan masyarakat.
d.
Jawaban terhadap pengaduan masyarakat ditandatangani Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dalam waktu 15 hari sejak surat aduan diterima di Bagian Tata Usaha.
3.
Pengaduan masyarakat yang ditujukan ke Kantor Pertanahan dengan prosedur sebagai berikut:
a.
Surat pengaduan masyarakat diterima melalui loket Sub Bagian Tata Usaha, selanjutnya dilakukan klasifikasi berdasarkan substansi aduan/masalah dan dicatat dalam buku catatan khusus pengaduan masyarakat.
b.
Surat pengaduan selanjutnya disampaikan ke Kepala Kantor Pertanahan untuk didisposisikan ke Unit Eselon IV sesuai dengan substansi aduan/masalah.
c.
Unit Eselon IV di tingkat Kantor Pertanahan melakukan telaah dan analisis terhadap pengaduan masyarakat.
d.
Jawaban terhadap pengaduan masyarakat ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan dalam waktu 15 hari sejak surat aduan diterima di Sub Bagian Tata Usaha.
               Untuk lebih jelasnya, berikut disampaikan bagan flowchart Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyampaian Pengaduan Masyarakat (terlampir).

Lampiran:


Responses

  1. mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti. selama ini hanya masuk laci.

  2. Pengaduan#dewi#085247366741#sejak tanggal 18 pebruari 2016 saya mendaftarkan NIB ke BPN banjarbaru prop. Kalimantan selatan dengan biaya 150.000 tanpa diberi kwitansi dan sampai sekarang belum selesai, padahal lokasi di dekat jalan raya dan sangat mudah dijangkau. Apakah memang lama dan harus bayar mengurus NIB sendiri?sertifikat atas nama jarseno

    • Bisa dinfokan NO Berkasnya ?
      Perjalanan Berkas bisa diakses ==> BERKAS(spasi)NOMOR BERKAS/TAHUN(spasi)KODE KANTOR-PIN Contoh : BERKAS 1001/2013 2801-1234


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: