Oleh: timhumas | 08/24/2011

Salah satu indikator keberhasilan reformasi birokrasi adalah tercapainya rasio jumlah PNS

Selain mendesak anggaran birokrasi dikurangi, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga meminta pemerintah serius mereformasi birokrasi. Salah satu indikator keberhasilan reformasi birokrasi di mata DPR adalah tercapainya rasio jumlah PNS yang ideal. Sikap DPR ini disampaikan pada penyampaian pandangan fraksi-fraksi terhadap RAPBN 2012 dan nota keuangan pemerintah dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR, Selasa (23/8). Pemerintah telah menyerahkan RABPN 2012 kepada DPR melalui pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Rapat Paripurna pada Selasa (16/8) lalu. ‘’Belanja pegawai jauh lebih tinggi dari belanja modal. Jadi, pensiun dini dan moratorium PNS sampai mendekati rasio ideal patut dipertimbangkan,’’ kata Juru Bica ra Fraksi Partai Amanat Nasional Laurens Bahang Dama. Dia memin ta pemerintah memanfaatkan belanja modal yang ada meski jumlahnya lebih kecil dibanding pegawai. Juru Bicara Fraksi PPP Epyardi Asda menyoroti tingginya belanja rutin yang hanya digunakan untuk membiayai birokrasi. Dia mempertanyakan alasan pemerintah menaikkan belanja pegawai karena kualitas birokrasi dinilainya masih sangat buruk. Kualitas birokasi bahkan dianggapnya belum mendukung perbaikan administrasi pembangunan. Fraksi PPP juga mencermati penerimaan negara yang seharusnya bisa lebih besar lagi. Menurut Epyardi, salah satu penyebab penerimaan negara tak maksimal karena kontrak karya minyak dan gas yang merugikan negara. Juru Bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Andi Rahmat mengusulkan belanja modal dinaikkan menjadi sekitar 2,5-3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pemerintah juga sebaiknya menekan belanja pegawai menjadi 2,5 persen dari PDB. Dia meminta belanja modal diprioritaskan untuk infrastruktur pertanian. Menurut Andi, kebijakan untuk mengurangi anggaran belanja pegawai dan meningkatkan belanja modal ini juga harus berjalan di daerah. Dia menilai, beban belanja pegawai dan barang semakin tinggi dan mengkhawatirkan di daerah. PKS mengusulkan belanja pegawai di daerah sebaiknya dibatasi pada kisaran 30-50 persen dari APBD. Anggaran belanja pemerintah pusat dalam RAPBN 2012 dialokasikan sebesar Rp 954,1 triliun. Sebagian besar belanja pemerintah ini dihabiskan untuk membiayai birokrasi seperti pos belanja pegawai (22,6 persen) dan belanja barang (14,5 persen). Sementara itu, anggaran pembangunan yang masuk dalam pos belanja modal hanya dijatah 17,6 persen. Sisanya untuk subsidi (21,9 per sen), pembayaran cicilan utang beserta bunganya (12,9 persen), dan hibah (0,2 persen). Anggaran belanja pegawai meningkat Rp 32,9 triliun atau 18 persen bila dibandingkan APBN Perubahan 2011 yang mencapai Rp 182,9 tri liun atau 2,5 persen terhadap PDB. Sementara, alokasi anggaran belanja modal da lam RAPBN 2012 direncanakan mencapai Rp 168,1 triliun atau 2,1 persen terhadap PDB. Belanja modal hanya naik sebesar Rp 27,2 triliun atau 19,3 persen dibandingkan APBNP 2011 yang nilainya Rp 141,0 triliun atau 2,0 persen terhadap PDB. Belanja modal salah satunya digunakan untuk menjamin ketersediaan infrastruktur dasar.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: