Oleh: timhumas | 08/22/2011

Diskusi publik soal APBN untuk Apa dan Siapa???

Membengkaknya anggaran belanja negara selama ini dinilai karena penggunaannya tidak tepat sasaran. Karena itu, perlu dilakukan efisiensi untuk menekan anggaran yang berlebih dan memberikan skala prioritas, termasuk dalam RAPBN 2012. Demikian di ungkapkan Ketua Komisi IV DPR Romahurmuziy di sela-sela diskusi publik soal APBN untuk Apa dan Siapa, Sabtu (20/8), di Jakarta.

Menurutnya, sejak 2006 hingga 2012, tidak terlihat pergeseran signifikan alokasi anggaran untuk belanja modal. Romi menyatakan, pada 2012 total belanja pemerintah men capai Rp 1.400 triliun. Dari jumlah itu, belanja barang merebut porsi 14 persen, sementara belanja modal dan pegawai masing-masing 22 persen. Dengan struktur itu, kata dia, terbuka peluang kemungkinan kebocoran anggaran. “Kalau mau mengoreksi total belanja pemerintah, caranya dengan melakukan pembesaran anggaran sosial,” ujarnya.

Ia merujuk pada tuntutan aparatur desa untuk menambah alokasi anggaran Rp 1 miliar per desa. Dengan demikian, jika terdapat 7.200 desa, pemerintah hanya perlu menyisihkan dana Rp 72 triliun. “Insya Allah kebocorannya tidak ada. Karena lurah yang memantau langsung warganya,” kata Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.

Romi bisa memahami kebijakan konservatif yang diambil pemerintah. Namun, ia mengkritik bentuk kehati-hatian yang menjadi cermin utama tim ekonomi pemerintah yang tidak dapat berfungsi maksimal.

Ia mengambil contoh subsidi energi sesuai survei Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2009 menunjukkan sebanyak 84 persen dinikmati kalangan mampu. Hal itu dinilainya pelanggaran berat sebab subsidi di peruntukkan bagi warga miskin sebagai bentuk perhatian pemerintah.

Dalam RAPBN 2012, anggaran sub sidi direncanakan mencapai Rp 208,9 triliun. Anggaran itu dialo kasikan untuk subsidi BBM Rp 123,6 triliun, subsidi listrik Rp 45 triliun, dan subsidi non energi Rp 40,3 triliun.

Pengamat kebijakan publik Andrinof A Cha niago menilai, penyusunan APBN tidak berpihak pada masyarakat kecil. Menurut Andrinof, APBN dari tahun ke tahun tidak pernah berubah dan hanya berorientasi pada tiga faktor yang tak ada hubungannya dengan tujuan untuk memakmur kan rakyat, yakni kepentingan politik, orientasi kerja rutin tahunan pemerintah, dan merespons situasi makro ekonomi yang memiliki sifat jangka pendek.

Akibatnya, kata dia, meski Indonesia mematok pertumbuhan ekonomi 6,7 persen, selalu timbul keluhan di masyarakat dan jumlah warga miskin pun tidak ber kurang. Andrinof mengkritik pemerintah yang belum serius menjalankan reformasi birokrasi. Buktinya banyak anggaran yang dihabiskan untuk gaji dan belanja pegawai negeri sipil (PNS) serta tunjangan pejabat, termasuk pemberian remunerasi untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai. Padahal, dalam kenyataannya, kata dia, mentalitas birokrasi tetap buruk.

TDL
Terkait kebijakan pemerintah yang berencana menaikkan tarif dasar listrik (TDL) hingga 10 persen, menurut Andrinof, masih pada tahap wajar. Mengingat, sasaran kenaikan listrik adalah kelompok ekonomi tertentu yang telah siap menghadapi kondisi tersebut.

Romi kurang sreg dengan kebijakan pemerintah menaikkan tarif dasar listrik (TDL) 10 persen pada April 2012. Menurutnya, ditinjau dari sisi keekonomian, yang lebih mendesak adalah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

Romi membandingkan pos tur RAPBN 2012, yakni subsidi BBM mencapai Rp 123,6 triliun dan subsidi listrik Rp 45 triliun. Saya tidak menganjurkan untuk menaikkan, tapi kalau dilihat keekonomisannya ya seperti itu, kata anggota Badan Anggaran DPR ini.

republikaonline


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: