Oleh: timhumas | 12/12/2008

Politisasi KUR dan PNPM

Menteri Kop dan UKM

Menteri Kop dan UKM

INILAH.COM, Jakarta – Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) berpotensi menjadi kredit macet perbankan. Program ini lebih bersifat politis ketimbang pemberdayaan dan pertumbuhan ekonomi.

Ahmad Deni Daruri, Presiden Direktur Center for Banking Crisis (CBC), mengatakan, program KUR dan PNPM belum tentu efektif. Pasalnya, sampai hari ini belum ada evaluasi terkait kedua program tersebut.

“Kami khawatir KUR dan PNPM berpotensi menjadi kredit macet perbankan di 2009,” papar Deni, kepada INILAH.COM, di Jakarta, kemarin. Deni mencontohkan, dengan bantuan PNPM atau KUR, yang tadinya nelayan mendapatkan tangkapan ikan sebanyak 10 kg berubah menjadi 40 kg.

Namun, dari hasil tangkapan 40 kg itu, tidak laku terjual mengingat daya beli masyarakat makin lemah. Akibatnya, hasil tangkapan menjadi busuk, karena nelayan tidak mungkin memiliki penyimpanan ikan (storage) yang besar.

Kekeliruan pemerintah, lanjut Deni, adalah mencairkan PNPM tapi tidak melibatkan stake holder yang besar. Apa yang dilakukan pemerintah adalah membantu masyarakat dengan tujuan pemberdayaan tapi tidak dikaitkan dengan industri perikanan yang lebih besar di atasnya.

“PNPM dan KUR lebih bersifat politis, untuk kepentingan pemilu dibandingkan pemberdayaan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Karena itu, PNPM dan KUR berpotensi macet sangat besar. Akibat daya beli masyarakat yang lemah, akhirnya KUR akan macet,” katanya.

Karena itu, Deni mengharapkan BI untuk meningkatkan pengawasan terhadap produk-produk perbankan di masa yang akan datang. Selain itu, kebijakan moneter BI tidak lagi menggunakan pengetatan likuditas.

Sementara Arsitektur Perbankan Indonesia (API) harus diarahkan kepada struktur perbankan yang berbasis pada sifat dan perilaku perbankan. ”Itu yang paling penting,” jelasnya.

Sebelumnya Menteri Negara Koperasi dan UMKM Suryadharma Ali mengatakan, pada 2009, pemerintah akan menyediakan dana Rp 20 triliun untuk penyaluran dana KUR. Angka ini meningkat Rp 5,5 triliun dibandingkan target KUR di 2008 yang sebesar Rp 14,5 triliun.

“Untuk tahap I yaitu pada Januari hingga Perubahan APBN 2009, pemerintah akan menjamin dana KUR Rp 10 triliun. Nanti setelah APBNP 2009, pemerintah akan tambah Rp 10 triliun lagi sebagai jaminan,” tambahnya.

Menurut Ketua umum PPP ini, dana sebesar Rp 20 triliun itu tidak hanya disalurkan untuk UMKM, namun juga untuk mengantisipasi gelombang PHK. “Selain untuk UMKM, juga untuk pegawai-pegawai yang kena PHK. Berdasarkan pengalaman krisis 1998, mereka akan beralih ke usaha skala mikro dan kecil dan disinilah pemerintah masuk dengan memberikan kemudahan akses untuk permodalan,” katanya.

Suryadharma menjelaskan hingga saat ini KUR yang sudah direalisasikan lebih dari Rp 12 triliun dengan suku bunga 16,5-24%. “Tahun depan masih belum ada rencana penurunan suku bunga, karena itu urusan perbankan. Lagipula 16,5% itukan waktu BI ratenya 8,25%,” ungkapnya.

Enam bank penyalur KUR selama ini adalah PT Bank Negara Indonesia (BNI), PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), PT Bank Mandiri, PT Bank Tabungan Negara (BTN), PT Bank Umum Koperasi (Bukopin) dan PT Bank Syariah Mandiri.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: